Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian menghadiri acara Sarasehan dan Rembuk Nasional Perempuan Indonesia. Foto:Dok/jk

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi para aktivis perempuan yang mendeklarasikan komitmen menolak politik uang dalam Pemilihan Umum ( Pemilu) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), pada acara Sarasehan dan Rembuk Nasional Perempuan Indonesia dengan tema ‘Meningkatkan Peran dan Partisipasi dalam Mewujudkan Welfare State’.

 “Banyak perempuan berkualitas dalam Pemilu. Tapi mereka kalah karena politik uang. Maka dari itu, kami tegas menolak politik uang. Undang- Undang Pilkada dan Pemilu akan memberi sanksi berat pada pelaku politik uang,” tegas Hetifah di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengajak perempuan turut aktif mengawasi Pemilu dan Pilada serta menolak praktik politik uang. Ia berharap partisipasi perempuan bisa ditingkatkan lagi baik pada lembaga eksekutif, legislatif dan penyelenggara Pemilu. "Forum ini berkomitmen menggelorakan perempuan tolak money politik", tegas Abhan.

Hal senada juga disampaikan  Ratna Dewi Pettalolo, yang turut aktif  mengajak perempuan tidak hanya mengawasi Pemilu. Tapi juga bisa mencegah potensi pelanggaran Pemilu. Perempuan bisa jadi unsur pengawasan partisipatif. Ia juga mengajak perempuan untuk memerangi praktik politik uang.

"Saatnya perempuan bergerak menolak politik uang untuk demokrasi yang lebih baik", demikian ajak Dewi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Abhan Ketua Bawaslu; Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu; Evi Novida Ginting Anggota KPU RI Serta Perwakilan Panwaslu dari Kabupaten/Kota se Indonesia dan berbagai kelompok pegiat kepemiluan. (ria,mp)